Archive | December, 2016

Saat Steviani Mempelajari Pajak Penghasilan Indonesia menurut UU No.7 / 1983 ttg Pajak Penghasilan. (1)

25 Dec

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

(sumber : http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPh-001-13-UU%20PPh%202013-00%20Mobile.pdf)

Pasal 2 (1)

Yang menjadi subjek pajak adalah: a. 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. badan; dan c. bentuk usaha tetap.

Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila: a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai Pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. 

Penjelasan Pasal 8

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban Pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Ayat (1) Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai Pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa: a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh: Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp 150.000.000,00 (Rp 70.000.000,00 + Rp 80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A.

Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp 250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp 70.000.000,00 + Rp 80.000.000,00).

Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (2) dan ayat (3) Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Apabila suami-isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban Pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh: Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.

Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp 27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

– Suami : 100.000.000,00/250.000.000,00 x Rp 27.550.000,00 = Rp 11.020.000,00

– Isteri : 150.000.000,00/250.000.000,00 x Rp 27.550.000,00 = Rp 16.530.000,00

Ayat (4) Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

==========================================================================

PENGHASILAN ANGGOTA KELUARGA                                     http://www.pajak.go.id/content/12214-penghasilan-anggota-keluarga

1.2.2.1.4. Penghasilan Anggota Keluarga

Sistem pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan yang diterima baik oleh suami, istri, maupun oleh anak yang belum dewasa dari manapun sumbernya dan apapun sifat pekerjaannya.

Pengertian anak belum dewasa adalah belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Namun, apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabung dengan penghasilan ayah atau ibunya beradasarkan keadaan sebenarnya.

Namun demikian, dalam hal-hal tertentu pengenaan PPh dapat dilakukan secara terpisah antara suami dan istri bukan sebagai satu kesatuan ekonomis.

Hal-hal tertentu tersebut diantaranya adalah apabila suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, atau apabila dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Hal-hal tertentu lainnya adalah apabila dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

==========================================================================

Selamat Hari Natal, semoga damai Natal selalu bersamamu dimanapun kamu berada.

Steviani

 

Advertisements

Saat Steviani Mempelajari Pajak Penghasilan Indonesia menurut UU No.7 / 1983 ttg Pajak Penghasilan. (2)

25 Dec

Melanjutkan postingan di hari Natal ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membuka pikiran mengenai Undang-Undang dari tahun 1983 ini yang sudah dirubah beberapa kali sampai yang terakhir di tahun 2008. Saya secara pribadi masih berharap akan ada perubahan di tahun 2017 karena saya merasa bahwa perhitungan pembayaran pajak yang ada saat ini belum mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Jangan baca postingan ini apabila Anda belum membaca postingan Mempelajari Pajak Penghasilan Indonesia menurut UU No. 7 / 1983. (1). Biar ngerti gitu apa yang diomongin nanti.

Oke kita mulai yah…

Pertama, saya ingin memperkenalkan kepada Anda tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pajak adalah sesuatu yang sifatnya wajib dan dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya maupun warga negara asing yang bertempat tinggal dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau usahanya di negara tersebut.

Pajak Penghasilan ini hanya dikenakan kepada kita apabila kita telah memiliki Penghasilan tentunya.

Definisi Penghasilan menurut UU No.7/1983 ttg Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghasilan bisa kita dapatkan dari  berbagai macam sumber, misalnya dari pekerjaan, usaha/kegiatan, modal (investasi), hadiah, dll. Dari berbagai macam sumber ini pula kita harus membayar sebagian kecil dari Penghasilan yang kita dapatkan sebagai setoran ke negara dalam bentuk Pajak Penghasilan.

Sebagai umat Nasrani, di Alkitab saya ada ajaran mengenai membayar Pajak. Ceritanya begini: Ada sekelompok orang berusaha mencobai Yesus, mereka berkata :“ “Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata: “Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu.” Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya. Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar dan tulisan siapakah ini?” Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.” Lalu kata Yesus kepada mereka: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” (Matius 22:17-21)

Jadi, membayar Pajak adalah suatu budaya yang sudah diturunkan dari jaman kitab suci, dan sebagai warga negara yang baik, Pajak adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan ikhlas. =D

Setelah Anda mengerti bahwa setiap Penghasilan akan dikenakan Pajak Penghasilan, mari kita lanjut ke pelajaran nomor 2.

Kedua, saya ingin Anda juga tahu bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Anda (Orang Pribadi).

Beruntung kita memiliki Presiden Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki banyak pengalaman berhubungan dengan dunia luar sehingga mengerti akan pentingnya pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM (baca : Sumber Daya Manusia) dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jadi, disini saya sebagai pendukung mereka berdua ingin berbagi, bagaimana Anda bisa menjadi manusia yang lebih unggul setidaknya dengan mengerti cara menghitung Pajak Penghasilan Anda Sendiri.

Saat Anda menerima suatu Penghasilan, tidak serta merta semuanya itu dikenakan Pajak. Negara juga memikirkan bahwa Anda punya kebutuhan primer (pangan sandang papan) yang harus dipenuhi sehingga beberapa juta pertama dari Total Penghasilan Anda, TIDAK DIKENAKAN PAJAK. Bahasa kerennya adalah PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

==========================================================================PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 /PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Pasal 1

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suam1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;

d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

==========================================================================

Secara Teori, PTKP itu kerjanya begini : Jika Anda bekerja/berusaha, selama 1 tahun pajak, penghasilan Anda tidak melebihi batasan PTKP, maka atas Penghasilan Anda yg saat ini batasannya minimal 54 juta rupiah (kalo jomblo), maksimal Rp.126.000.000,00 (kalo kawin, ada tambahan penghasilan istri, dan menanggung 3 orang anggota keluarga-selain istri), tidak terhutang Pajak Penghasilan apapun karena masih dalam batasan PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Bagaimana kalau Penghasilannya melebihi PTKP? Maka atas penghasilan diatas PTKP tersebut terhutang Pajak Penghasilan.

Sebutan khas untuk Penghasilan diatas PTKP itu adalah PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP).

^_^ Bagaimana? Sudah jelas sampai disini?? Atau sudah mulai keder? hahaha….

Kalo ada yang perhatian bertanya, “kenapa tulisan SECARA TEORI itu di bold?

Jawabannya : Secara Teori, penghasilan kita dibawah PTKP tidak terhutang pajak penghasilan. Namun kenyataannya, banyak dari kita dipajaki meskipun penghasilan kita jauh dibawah PTKP.

Bagaimana bisa?

Mari Saya perkenalkan salah satu jenis Pajak Penghasilan lainnya yang ada di Indonesia, namanya PAJAK FINAL. Pajak Final ini adalah favorit buat sebagian pengusaha, tapi untuk Orang Pribadi, pajak ini berpotensi merugikan buat Orang yang Belum Kaya hehehe….

Kenapa saya bilang merugikan, karena bagi yang selama 1 tahun pajak, Jumlah Penghasilannya masih di dalam batasan PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK, ataupun rate pajaknya dibawah rate Pajak Final,  Pajak Final yang sudah dipotong oleh Institusi dan diserahkan kepada Negara ini tidak akan pernah dikembalikan kepada kita, hohoho….

Contoh : Anda terima warisan berupa uang maka beberapa opsi yang mungkin dilakukan:

  1. Tempatkan uang itu di Bank, maka saat Anda mendapatkan penghasilan berupa Bunga Bank , maka secara otomatis Anda dikenakan Pajak Final 20%.
  2. Belikan saham, maka saat Anda menerima Deviden, secara otomatis Anda dikenakan Pajak Final 10%
  3. Belikan Obligasi, maka saat Anda menerima bunga atau diskonto, secara otomatis Anda dikenakan Pajak Final 15%.

Itu cuma beberapa contoh, masih banyak Pajak Final lainnya.

PENGHASILAN KENA PAJAK (Penghasilan diatas PTKP) berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan diatas, dikenai Pajak secara berjenjang sbb:

  1. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terhutang Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen), selanjutnya
  2. Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terhutang Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen), selanjutnya
  3. Penghasilan Kena Pajak di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terhutang Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen), selanjutnya
  4. Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terhutang Pajak Penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Contoh : Tn. A menikah dengan Ny.B dan memiliki 3 anak kecil di bawah 18 tahun C, D, E. Tn. A ini seorang Pegawai dan Ny. B hanya seorang Ibu Rumah Tangga yang kerjanya hanya mengurus rumah dan anak-anaknya. Jumlah pendapatan Tn. A dalam setahun sejumlah 1 Milyar ( contoh….=D)

Maka perhitungan secara mudahnya seperti ini :

Status Perpajakan Tn. A = K (kawin) / 3 (tidak ada penghasilan istri yang digabungkan, memiliki 3 tanggungan selain istri). Maka PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)nya : 54jt (diri sendiri) + 4.5jt (kawin) + 13.5jt ( 3 x 4.5jt per jumlah tanggungan) = 72 juta

PENGHASILAN KENA PAJAK = 1 Milyar – 72 juta = 928juta

Pajak Penghasilan Terhutang ( asumsi uangnya disimpan di gentong bukan di Bank) :

50 juta  x 5% = 2.5 juta (pajak untuk PKP 0-50juta), ditambah

200 juta x 15% = 30 juta (pajak untuk PKP >50jt – 250juta), ditambah

250 juta x 25% = 62.5 juta (pajak untuk PKP >250jt – 500juta), ditambah

428 juta x 30% = 128.4 juta (pajak untuk PKP >500juta – 928juta), totalnya = 223.4 juta

Sampai sini dulu yah besok saya akan lanjutkan lagi dengan yang ketiga ^_^ selamat menikmati Libur Natal semuanya…

Steviani