Tag Archives: indonesia

Wanita dan Pajak Penghasilan di Indonesia

5 Feb

Sebagai seorang wanita, sering saya bertanya-tanya kepada para praktisi pajak dan bahkan petugas pajak sendiri, kenapa wanita harus diperlakukan secara tidak adil di dalam pajak.

Banyak Wanita di Indonesia bekerja sepanjang hidupnya dan taat membayar pajak tanpa pernah mempertanyakan apapun mengenai pajak yang mereka bayarkan.

Memang benar pajak adalah kewajiban dan sebagai warga negara yang baik kita wajib membayar pajak. “Berikan kepada Pemerintah apa yang menjadi haknya;” setidaknya itu yang diajarkan melalui kitab suci agama yg saya yakini.

Namun apakah tidak ada yang menyadari bahwa selama ini wanita tidak diperlakukan secara adil di dalam UU Pajak Penghasilan yg dibuat tahun 1983 (hampir 35 tahun yg lalu).

Secara singkat, dalam UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa:

  1. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
  2. Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap.
  3. Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri berdasarkan lama waktu tinggal di Indonesia (183 days rule).
  4. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, ….
  5. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi, ….
  6. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Sampai disana semuanya jelas dan objektif, subjek pajak adalah orang pribadi dan objek pajaknya adalah penghasilan yg dihasilkan orang pribadi tersebut. Very simple, apapun gender Anda asalkan orang (pribadi)/individual,  punya penghasilan, maka Anda akan dipajaki berdasarkan penghasilan tersebut.

Namun tiba2 ada satu pasal yang rada unik, mungkin dari jaman dimana wanita dianggap lebih rendah dari pria atau tidak tau apa2 mengenai pajak (kalo menurut saya loh yah), sehingga secara spesifik mengenai wanita dibuatkan aturan khusus di Pasal 8 dan keberadaan wanita itu sendiri sebagai seorang pribadi/individu seakan dihilangkan di mata UU Pajak Penghasilan tahun 1983 ini.

Di Pasal 8 tersebut, tidak secara langsung dalam ayatnya, namun dituliskan di dalam Penjelasan Pasal 8 bahwa Sistem pengenaan pajak undang-undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis (why?), artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga (another why?).

I can understand kalo di tahun 1983 dimana jaman masih pake kertas akan sangat merepotkan mengurus jutaan paperwork, makanya suami dan istri udahlah dijadikan satu NPWP aja. Tapi hey…. dengan melakukan penggabungan penghasilan, Anda akan membayar lebih banyak pajak loh (tidak dipromosikan oleh kantor pajak tentunya). Yang ditonjolkan adalah kemudahan  bagi istri krn tidak harus lapor pajak jadi tidak harus berurusan sama orang kantor pajak dan biar ga rugi katanya; suami udah bayar pajak, masa istri juga harus bayar pajak lagi. Oh well at least that’s what my mom think.

Di jaman NOW, I think something has to change for the better.

Banyak konsultan pajak dan petugas pajak sendiri hanya refer ke Penjelasan Pasal 8 ketika saya tanyakan mengenai pasal 8 kenapa penghasilan 2 orang pribadi yg punya penghasilan masing2 harus digabungkan, tidak lapor sendiri2 aja kan lebih objektif in terms of Pajak dari Penghasilan.

Bahkan kenapa wanita yang sudah punya NPWP sendiri dan mengkehendaki pelaporan pajak terpisahpun masih harus digabungkan penghasilan netonya dengan suaminya baru dipajaki dengan tarif Pasal 17 yang pelapisannya diperuntukkan hanya untuk 1 orang pribadi. Ini kan tidak adil (menurut saya).

Kenapa tidak adil? Mungkin banyak wanita jaman saya maupun jaman sebelum saya tidak tau dimana letak ketidakadilannya.

Ketidak adilannya ada di dalam pengelompokkan wanita atas dasar pernikahan dan sumber penghasilannya di Pasal 8 tersebut, juga penggunaan tarif Pasal 17 yg diperuntukkan untuk 1 orang pribadi dipakai untuk menghitung penghasilan 2 orang atau bahkan lebih jika penghasilan anak ikut digabungkan.

Di pasal 8, Wanita sebelum menikah masih dianggap sebagai Orang Pribadi sesuai pengertian Subjek Pajak dan darimanapun sumber penghasilannya tidak masalah, status anda sebagai wajib pajak sama dengan pria, perlakuannya pun sama di mata hukum pajak penghasilan.

Namun begitu wanita itu menikah atau memiliki sumber penghasilan tertentu maka mulailah pengertian Subjek Pajak itu dirancukan. Meskipun Anda (WANITA) adalah orang(pribadi)/individual yang sama, perlakuan perpajakan yang diterima akan berbeda berdasarkan status pernikahan dan sumber penghasilannya. Kelompoknya :

  1. Wanita menikah income 1 pemberi kerja (net income tidak digabung ke suami)
  2. Wanita menikah income dari lebih dari 1 pemberi kerja atau melakukan usaha/ikut usaha suami/ ikut usaha keluarga( net income digabung ke suami)
  3. Wanita menikah hidup berpisah (net income tidak digabung ke suami)
  4. Wanita menikah memiliki NPWP sendiri atau pisah harta atau mengkehendaki menjalankan hak dan kewajiban pajak sendiri ( tetep aja net income digabung ke suami, ga ngerti apa memilih untuk sendiri atau untuk pisah itu artinya ga mau ada penggabungan ckckck….)

Kenapa cuma wanita yah yg dikelompokkan begini sedangkan prianya tidak hehehe… Apakah perbedaan perlakuan terhadap wanita seperti ini adil? Menurut saya sebagai wanita ini sangat tidak adil sih dan sangat merugikan buat para suami dan istri yang berpenghasilan; dan bahkan kalo boleh jujur menurut saya peraturan pasal 8 ini hanya menambah kerjaan orang kantor pajak sendiri.

Dengan melakukan penggabungan penghasilan kan sebenarnya setiap individu yg kena pasal penggabungan atas dasar satuan ekonomis ini dirugikan secara material loh karena entah sadar atau tidak sadar, hak mereka akan lapisan pajak penghasilan untuk individu sesuai Pasal 17 (tarif pajak bertingkat yg mulai dari 5%, 15%, 25%, 30%) itu dikurangi.

Banyak konsultan pajak dan orang kantor pajak yg saya tanya akan memberikan komentar bahwa net income dipisah atau digabung kan sebenernya sama aja. Masing2 kan tetep dapet PTKPnya. Itu bener kalo yg digabung istri yg bekerja, kalo anak yg bekerja dan penghasilannya digabungkan apakah dapet PTKP yg sama besarnya dibanding kalau dia melapor penghasilannya sebagai seorang individu/orang pribadi?

Kalaupun PTKP memang dapet tapi hak Subjek Pajak Orang Pribadi terhadap Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk orang pribadi yg tertulis di Pasal 17 itu kan jadi berkurang/mungkin hilang sama sekali lapisannya dan hanya punya satu lapis rate yaitu 30% kalau penghasilan pasangannya diatas 500juta.

Stevi ini ngoceh aja ngga ngasih solusi. To cut story short, kalo pendapat saya pribadi, akan lebih baik apabila Pasal 8 itu dihapuskan dan mulai dilakukan penyetaraan untuk wanita dan anak2 di mata hukum pajak penghasilan. Kalo buat orang kantor pajak mungkin lebih cocok disebut penyederhanaan (simplification).

Setiap orang pribadi (dewasa maupun anak2) yang memiliki penghasilan, wajib memiliki NPWP, dan melaporkan penghasilannya masing2 (kalo anaknya kekecilan yah orang tuanya yg bantu isiin dan laporin ke kantor pajak), tapi ga pake penggabungan. Saya rasa itu lebih adil.

Jadi masing-masing Wajib Pajak (Subjek Pajak Orang Pribadi) bisa mendapatkan PTKP sesuai haknya sebagai individu dan juga mendapatkan keadilan dalam hal lapisan tarif perpajakannya sesuai tarif Pasal 17.

Atau kalau males ngubah UU setidaknya ditambahkan lah satu pasal biar adil : setiap penambahan individu yang penghasilan netonya digabungkan maka lapisan tarif pajak individunya juga mengikuti. Ngerti ngga? Ngga yah. Maksudnya gini.

Sekarang kan kalo A married sama B maka hitung pajaknya (net income A + net income B) * Tarif pasal 17.

Nah lapisan tarif pasal 17 ini yang saya harap bisa dibuat fleksibel. Lapisan tarif ini kan dibuat untuk Orang Pribadi (pengertian saya sih 1 orang yah). Jadi kalo namanya penggabungan yah mustinya lapisan kena pajaknya juga digabungkan, jadi misal net income A digabung dengan net income B, maka :

-yg kena pajak 5% kalo tadinya untuk Orang Pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 0 sampai 50 juta, karena penghasilan neto 2 orang yang digabung, maka yg dipajaki 5% itu untuk PKP dari 0 sampai 100 juta pajaknya 5%.

-yg kena pajak 15% kalo tadinya hanya untuk PKP >50jt-250juta maka sekarang karena net PKPnya 2 orang digabung jadi lapisannya mulai dari >100jt-500jt juta pajaknya 15%

-yg kena pajak 25% kalo tadinya hanya untuk PKP >250jt-500juta maka karena net PKP A dan net PKP B digabung maka yg dikenai pajak 25% itu kalo untuk penghasilan >500jt-1Milyar

-yg kena pajak 30% kalo tadinya hanya untuk Orang Pribadi dengan PKP >500juta, karena net PKPnya digabung, maka baru kena pajak 30% kalo net PKP diatas 1Milyar kalo 2 pribadi yg digabung; atau 1.5Milyar kalo 3 pribadi yg digabung yah pembaca juga ngerti lah yah kira2 maksud saya apa (Semoga…) Kalo ngga ngerti ya udah gpp makasih aja udah baca panjang2.

Semoga aja di jamannya bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, peraturan Pasal 8 ini bisa dihapuskan atau ditambahkan 1 ayat di pasal 17nya untuk penambahan lapisannya kalau dilakukan penggabungan penghasilan hehehehe ngarep.com

Let me know if this make sense to you, especially to all the husband and wife who have to pay more tax because of this rule.

Steviani

 

Advertisements

Polis Asuransi Jiwa dan Amnesti Pajak Indonesia 2016-2017

20 Aug

Sudah 1 bulan berlalu sejak Amnesti Pajak dimulai. Program Amnesti Pajak ini dimulai 15 July 2016 sampai 31 Maret 2017.

Saya merasa beruntung di bulan July 2016 yg lalu saya bisa mengikuti sosialisasi amnesti pajak yg dibawakan langsung oleh Dirjen Pajak Bpk. Ken Dwijugiasteadi di gedung Dhanapala.

Banyak teman2 yang tidak mengikuti sosialisasi amnesti pajak dari sumbernya (DJP), secara sukarela belajar secara otodidak tentang amnesti pajak. Baik melalui media sosial elektronik maupun media cetak, tak jarang pula di tingkat oma dan opa (usia 60-an keatas) mereka belajar dari temannya, yang katanya, dengar langsung dari temannya yang ikut dengar pas ada sosialisasi amnesti pajak. ^_^ seru kan tuh kayak maen pesan berantai hehehehe….

Beberapa teman2 itu pun lalu menambahkan komentar-komentar yang menarik seperti :
“Sampe sekarang aja banyak loh konsultan pajak yg masih bingung. Ada 3 konsultan pajak, 3-3nya bisa beda-beda pengertiannya.”
“Jawaban tiap orang pajak di KPP aja bisa beda-beda.”
“Aturannya masih ngga jelas. Kita tunggu aja sampe jelas.”
“Mana mungkin sih negara bisa tau harta kita di luar negri ampe segitunya. Emang gampang minta data di negara orang lain.”
“Yang dilapor itu kalo punya perhiasan milyaran atau rumah atau ruko atau mobil aja kali, masa ampe furniture, elektronik (HP, TV) juga dilaporin TA (Tax Amnesty = Amnesti Pajak).”
“Polis Asuransi Jiwa kan bukan objek pajak jadi ngga usah dilaporin. Itu kan ada di Undang-Undang.”

Kurang lebih itu adalah komentar dari teman2 maupun keluarga yang cukup rajin belajar secara otodidak melalui media2 yang mereka percayai yang kemungkinan besar salah dapat informasi atau gagal paham mengenai Amnesti Pajak ini.

Sewaktu saya mengikuti sosialisasi, Pak Ken bilang dia akan ikut TA dengan mendeklarasikan sepeda. Banyak hadirin yg tertawa termasuk saya. Namun setelah membaca kategori harta, ternyata ada tuh beneran Sepeda di urutan nomor satu pada bagian Alat Transportasi. Baca lagi, ternyata ada loh itu furniture dan peralatan elektronik di kategori harta. Jadi buat yg mau ikutan TA, kalo Anda membaca postingan ini lewat HP atau Laptop atau Layar Komputer, coba cek deh, udah dimasukin belum perangkatnya itu ke SPT 2015. Kalo belom, daftarin TA aja.

Buat teman2 yang bilang aturannya ngga jelas / orang KPP suka kasih jawaban beda-beda / konsultan pajak kasih pengertiannya beda-beda, sudah pasti Anda belum pernah telp ke 1500745 (line Amnesti Pajak). Saya cukup penasaran waktu itu, sehingga ada sehari beberapa kali saya telpon kesana, besok nya telpon lagi, besoknya telpon lagi, dan terbukti, jawaban dari tiap orang yg angkat telpon itu cukup konsisten loh teman-teman. Meskipun yang angkat telpon selalu orang yang berbeda, mereka semua sama-sama tidak asal jawab, mereka selalu berkoordinasi terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan2 yang saya lontarkan dan jawaban mereka selalu didasarkan dari UU Tax Amnesti dan PMK nya no. 118 (Peraturan Menteri Keuangan).

Dan sebenarnya hari ini saya baru dengar sebutannya dari Direktur Jenderal Perpajakan International Bpk. John Hutagaol di seminar IAI yang menyatakan bahwa UU Amnesti Pajak itu ‘lex specialis’ jadi artinya sifatnya khusus, tidak terikat pada UU KUP maupun UU Penghasilan. Jadi buat teman2 yg masih membedakan harta anda object pajak atau non object pajak, dalam rangka Amnesti Pajak, pertanyaannya hanya satu : “Sudah dilaporkan sebagai harta di SPT 2015 atau belum?” Kalau belum maka atas harta tersebut bisa disertakan dalam program Amnesti Pajak.

Dirjen Pajak sebenarnya sejak melakukan banyak sosialisasi, mereka cukup mengerti apa yang kita khawatirkan dan menjawab cukup banyak pertanyaan2 di sosialisasi tersebut dan mereka berhasil medokumentasikannya dan telah mengeluarkan FAQ (Frequently Ask Questions) buat kita jadikan acuan. Jadi, jika teman-teman malas baca UU dan PMK ttg Amnesti Pajak, saya mohon setidaknya baca FAQ itu dulu, biar ada info sedikit gitu setidaknya. Pertanyaannya cukup mewakili pertanyaan kita-kita. FAQ itu bahkan juga ada updatenya, jadi coba itu FAQ updatenya juga dibaca teman-teman.

Khusus mengenai Asuransi Jiwa dalam rangka Amnesti Pajak, jika anda memiliki produk Unit Link, maka 100% harus dilaporkan nilai investasinya per 31 Desember 2015 (FAQ no.54).

Jika Anda memiliki polis Asuransi Jiwa tradisional (non unit link), maka harus dilihat lagi polis apa yang anda miliki. Jika polis tersebut memiliki Nilai Manfaat Pasti maka polis tersebut termasuk yang harus dilaporkan sebagai harta. (FAQ15082016 No.7)

Biar gampangnya untuk produk tradisional kayak gini nih :

1. Untuk produk Term life, tidak perlu dilaporkan, karena dari premi yg disetor tidak ada yg nantinya akan diinvestasikan baik sebagai unit maupun tabungan.
2. Untuk produk Endowment, perlu dilaporkan, karena dari premi yg disetor ada nilai yang diinvestasikan dimana nilainya akan meningkat setiap tahunnya. Menurut saya nilai pasti dijamin per 31 Desember 2015 itu yg harus ditulis dalam Surat Pernyataan. Nilainya bisa dilihat di dalam polis/proposal yg Anda tandatangani.
3. Untuk produk Whole Life, perlu dilaporkan, dengan alasan yg sama dgn Endowment.Ada bagian dari premi yang menjadi investasi seperti tabungan, nilainya meningkat setiap tahunnya bahkan dijamin nilainya. Nilai Tunai Dijamin per 31 Desember 2015 adalah nilai yang harus dicantumkan menurut saya. Nilai ini bisa diliat di dalam buku polis asuransi tradisional.

Nilai investasi maupun nilai tunai dijamin, nilainya selalu berubah setiap tahunnya. Jadi silahkan buku polisnya diliat lagi kalo pas waktunya pelaporan SPT. Kalo untuk yg unit link, pengalaman saya pribadi, lebih cepat dan ga repot, langsung telp ke customer care perusahaan asuransi jiwa masing2 untuk minta dibacakan nilai investasi per 31 Desember 2015 nya.

Kalo Anda bisa baca tulisan ini, kemungkinan besar Anda juga bisa mengakses link ini http://www.pajak.go.id/amnestipajak

Disitu di bagian paling bawah ada bagian download dimana Anda bisa download segala informasi yg anda butuhkan. Termasuk FAQ.

Sekian dari saya, semoga informasinya berguna buat teman2 pembaca sekalian.

Steviani CPA, CFP®, BKP, QFE.